Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia, S.T., M.Si., Ph.D., yang mewakili Kepala Otorita IKN. Dalam sambutannya disampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Mahkamah Agung RI di IKN serta penegasan pentingnya eksistensi badan peradilan sebagai fondasi kokoh dalam perencanaan IKN guna mewujudkan smart city, kepastian investasi, dan keadilan sosial. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Staf Ahli I Gubernur Kalimantan Timur Arih Frananta Filipus Sembiring, S.IP., M.E., yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur yang berhalangan hadir, menekankan bahwa kemajuan infrastruktur harus diiringi dengan penguatan fondasi hukum bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Kegiatan pembinaan secara resmi dibuka melalui pidato kunci Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI., Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. Beliau menyampaikan bahwa pemilihan Ibu Kota Nusantara sebagai lokasi pembinaan merupakan simbol perubahan besar wajah peradilan Indonesia. Dirjen Badilag menegaskan bahwa integritas harus menjadi nafas dalam setiap pengabdian aparatur peradilan dan Peradilan Agama harus berperan sebagai benteng keadilan yang kokoh dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, sehingga masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat merasakan keadilan yang menyeluruh.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi pembinaan peningkatan integritas dan kualitas sumber daya manusia peradilan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., dengan materi Menyelaraskan Integritas dan Kualitas Teknis Aparatur Peradilan Agama. Materi tersebut membahas implementasi integritas dari sekadar slogan menjadi sebuah sistem yang nyata. Ditekankan bahwa aparatur peradilan wajib menjiwai nilai integritas melalui konsistensi perilaku, rekam jejak yang bersih, serta penilaian etika secara rutin guna membangun kepercayaan publik. Selain itu, dibahas pula pondasi integritas, strategi konkret, indikator keberhasilan, serta aksi nyata dalam pengimplementasiannya. Pada sesi yang sama, beliau juga melakukan pembinaan mengenai wasiat wajibah, akta van dading, serta berbagai temuan hukum dalam perkara perwalian, hadhanah, harta bersama, dan kewarisan.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan oleh beberapa narasumber, yaitu: (1) Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., yang membahas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara per 18 Desember 2025; (2) Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., yang menyampaikan enam program prioritas Badilag, meliputi integritas, akuntabilitas dan transparansi, kualitas layanan pengadilan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta teknologi informasi; dan (3) Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Sutarno, S.IP., M.M., yang membahas Administrasi Peradilan Berbasis Elektronik dalam mendukung kinerja peradilan, sekaligus menekankan pentingnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai register elektronik yang sah secara hukum dan pengganti register manual.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Smart City dan Pengelolaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Ekosistem IKN dalam mendukung terwujudnya E-Government oleh Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Dr. Agung Indrajit. Rangkaian acara ditutup dengan kunjungan ke Istana Negara, Kawasan Yudisial, serta peninjauan pengelolaan sistem informasi sebagai bagian dari implementasi transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Acara berakhir dengan harapan agar PTA Samarinda, PTA Kalimantan Utara, serta seluruh satuan kerja Peradilan Agama di wilayahnya senantiasa meningkatkan integritas, kinerja, dan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan pula seluruh aparatur peradilan mampu mengimplementasikan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin modern. (frh_gmbz)
