DC MEGA HOTEL, Kalimantan Utara – Sebuah acara penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan di bidang hukum digelar di DC MEGA HOTEL, Kalimantan Utara, dari tanggal 3 hingga 5 Desember 2023. Acara bertajuk “Bimbingan Teknis Paratur Sipil Negara” kali ini mengusung tema utama, yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Akuntabel” dengan fokus pada penyusunan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan laporan keuangan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.
Peserta yang hadir dalam bimbingan teknis ini berasal dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara (Pengadilan Agama Tanjung Selor, Pengadilan Agama Tarakan, serta Pengadilan Agama Nunukan) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam menyusun SAKIP dan laporan keuangan dengan tepat dan efisien.
Narasumber yang memberikan materi dalam acara ini terdiri antara lain, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Panitera dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Tak hanya itu, Badan Pengawas (BAWAS) MA RI dan DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Kalimantan Utara turut serta memberikan wawasan yang berharga terkait aspek keuangan dan akuntabilitas dalam lembaga hukum.
Selama acara berlangsung, suasana pembelajaran tidak hanya terfokus pada presentasi dan diskusi. Acara juga diselingi dengan kuis-kuis interaktif yang dirancang khusus untuk peserta, menambah semarak dan memperdalam pemahaman mengenai materi yang disampaikan.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen dari lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan standar kualitas pelayanan publik di sektor peradilan agama. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan bertanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan serta menyusun SAKIP dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku.
Dengan demikian, Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ini memberikan kontribusi penting dalam perjalanan menuju sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah tersebut.(Hs)
