Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Hampir setiap aktivitas kehidupan menggunakan teknologi yang berbasis komputer atau digital dan teknologi terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia di tengah perubahan sosial.

Dunia peradilan sebagai salah satu entitas yang terdapat dalam kehidupan sosial harus mampu mengikuti perkembangan zaman di tengah kemajuan teknologi. Kehidupan manusia pada masa perkembangan teknologi informasi yang serba mobile sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Salah satu proses pemeriksaan perkara yang terpengaruh dengan perkembangan teknologi informasi adalah proses pembuktian. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan karena bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan.

Membuktikan pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid), namun hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran.

Alat bukti yang sah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti saat ini telah terjadi perubahan dimana para pihak berperkara membuktikan dengan alat bukti berupa hasil cetak foto, layanan pesan singkat (short message system/SMS), chatting (percakapan) dan lain sebagainya. Dimana bukti tersebut belum diatur secara khusus dalam HIR, RBg dan KUH Perdata. Berdasarkan permasalah tersebut di atas, penulis tertarik mengambil judul “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata”. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana eksistensi hasil cetak foto, layanan pesan singkat/SMS dan chatting sebagai bukti elektronik ?
b. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti berupa hasil cetak foto, layanan pesan singkat/SMS dan chatting dalam pemeriksaan perkara perdata ?

2. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi hasil cetak foto, layanan pesan singkat/sms dan chatting sebagai bukti elektronik dan mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pemeriksaan perkara perdata.

B. Pembahasan
1. Eksistensi Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/SMS dan Chatting Sebagai Alat Bukti
Bahwa untuk menyakinkan akan kebenaran dalil gugatan guna mendukung tuntutan atau menolak suatu dalil atau tuntutan, Penggugat atau Tergugat dibebani pembuktian dan harus membuktikannya dengan alat bukti. Alat bukti sendiri telah ditentukan secara limitatif, tidak boleh ditambah atau dikurangi baik oleh Hakim ataupun pihak-pihak yang berperkara. Alat bukti dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah . Namun, dengan seiring perkembangan teknologi dan informasi, maka dikenal adanya bukti-bukti elektronik.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dengan terbitnya UU ITE tersebut maka eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat .

Eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE sebagai berikut:

Pasal 5:
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6:
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE tersebut diatas dapat dipahami bahwa alat bukti elektronik terdiri dari 3 macam yaitu; informasi elektronik , dokumen elektronik dan hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan tersebut juga sebagai dasar bahwa eksistensi hasil cetak foto, layanan pesan singkat, percakapan dari aplikasi whatsapp, facebook dan lain sebagainya adalah sah sebagai bukti elektonik dalam bentuk hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

2. Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Pekara Perdata
Masing-masing alat bukti dalam perkara perdata mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yang bertugas menilai kekuatan masing-masing alat bukti adalah Hakim. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti menurut M. Natsir Asnawi terbagi dalam 6 (enam) bentuk, yaitu; kekuatan bukti permulaan (begin bewijskracht), kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht), kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht), kekuatan pembuktian mengikat (bindende bewijskracht), kekuatan pembuktian menentukan (besslissende bewijskracht) dan kekuatan pembuktian memaksa (dwingen bewijskracht) .
Selanjutnya dalam UU ITE ternyata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian bukti elektronik. UU ITE hanya mengatur tentang syarat formil dan materiil bukti elektronik sebagai berikut :

a. Syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis.
b. Syarat materiil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediannya serta ada hubungan yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk memastikan integritas bukti elektronik terjaga diperlukan serangkaian digital forensik. Hal itu disebabkan sifat bukti elektronik yang rendah dan mudah dimodifikasi atau dirubah.

Lalu apabila UU ITE hanya mengatur tentang syarat formil dan materiil bukti elektonik bagaimana dengan kekuatan bukti elektronik? Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat Amran Suadi yang menyimpulkan bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan sepenuhnya pada hakim yang mengadili suatu perkara . Pendapat tersebut penulis pahami berlaku untuk bukti elektronik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti elektronik. Namun permasalahan yang ada adalah dalam praktik beracara, banyak pihak mengajukan bukti elektonik berupa hasil cetak foto, layanan pesan singkat/SMS, percakapan dari aplikasi whatsapp, facebook, dan lain sebagainya akan tetapi tidak dilengkapi dengan digital forensik.

Dalam menyikapi bukti hasil cetak dari dokumen eletronik dan/informasi elektronik yang tidak dilengkapi dengan digital forensik setidaknya ada 2 (dua) padangan dikalangan para hakim dalam menyikapinya. Pertama, Hakim mengesampingkan bukti elektronik tersebut karena dengan tidak dilakukan digital forensik maka dianggap tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik sebagaimana Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plh. Kedua, Hakim menerima bukti elektonik tersebut dan menjadikannya sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya sebagaimana Putusan Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Pkb. Perbedaan pandangan dikalangan para Hakim tersebut disebabkan karena belum adanya aturan yang secara tegas mengatur tentang hal tersebut.

Tentang permasalahan tersebut di atas sebenarnya pernah dibahas dalam Rapat Koordinasi Tahun 2019 di Jakarta hanya saja kesimpulan dalam rapat tersebut tidak disusun dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa alat bukti elektronik seperti screenshot (tangkapan layar), foto-foto, dan chatting (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas berkenan majelis hakim . Menurut pendapat penulis, memang yang lebih tepat dalam menyikapi bukti hasil cetak dari dokumen elektronik dan/informasi elektronik yang tidak dilengkapi dengan digital forensik adalah dikonstruksi menjadi bukti permulaan dan untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya.

C. Penutup
1. Kesimpulan
a. Eksistensi hasil cetak foto, layanan pesan singkat/SMS, chatting (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook, dan lain sebagainya secara yuridis-normatif telah diakui sebagai bukti elektronik dalam bentuk hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
b. Bukti elektronik berupa hasil cetak foto, layanan pesan singkat/SMS, chatting (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook, dan lain sebagainya yang telah dilakukan digital forensik memiliki kekuatan pembuktian yang bebas akan tetapi apabila tidak dilakukan digital forensik hanya merupakan bukti permulaan sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya.

2. Saran
a. Mahkamah Agung perlu membuat aturan tentang bukti elektronik secara komprehensif sebagai acuan hakim dalam mempertimbangkan bukti tersebut.
b. Perlu adanya pendidikan atau pelatihan atau bimbingan teknis dengan tema bukti elektronik yang diselengarakan oleh Mahkamah Agung/Badilag/PTA untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam pemeriksaan bukti elektronik.

Asnawi, M. Natsir, Hukum Pembuktian Perkara perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, Yogyakarta: UII Press, 2013.

         Elmi AS Pelu, Ibnu dan Abdul Halim, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam, Malang: Setara Press,2015.

           Sodikin dan Ali Zia Husnul Labib, Kumpulan Rumusan Hukum Kamar Agama: SEMA, Diskusi Pokja, dan Keputusan Rakernas (Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama).
Suadi, Amran, Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Manual dan Elektronik, Jakarta: Kencana, 2023.

          Suadi, Amran, Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2019.

        Syukur, Sarmin, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta: Jaudar Press, 2017.